Foto: beritajatim.com Foto Kediri - Banyaknya masyarakat yang tergiur tawaran investasi menggelisahkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ke...
 |
| Foto: beritajatim.com |
Foto Kediri - Banyaknya masyarakat yang tergiur tawaran investasi menggelisahkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kediri. Slamet Wibowo, Kepala OJK Kediri, pada acara Media Update OJK Kediri di Hotel Bukit Daun, Jumat 23 Februari 2018 meminta masyarakat untuk hati-hati.
Slamet meminta masyarakat harus memegang prinsip 2 L yaitu legal dan logis. Biasanya tawaran investasi menggiurkan dengan diembel-embeli jumlah bunga atau imbal hasil yang fantastis. Dengan cara itu calon investor bisa digaet.
"Pastikan usaha tersebut sudah berizin resmi dan logis terhadap jumlah bunga atau imbal hasil yang ditawarkan," kata Slamet.
Data yang dipaparkan Slamet, selama 2017 OJK telah melakukan penindakan terhadap 80 entitas kegiatan usaha investasi yang tak berizin, alias ilegal. Total yang telah dihentikan usahanya jumlahnya 150 entitas. Salah satu yang dihentikan PT Rofiq Hanifah Sukses (RHS) Grup yang beroperasi di Blitar.
PT RHS menawarkan bunga 5 persen per bulan dan penghimpunan uang dalam bentuk arisan umroh dan kendaraan bermotor.
Selain itu dalam kegiatan usahanya juga ada skema piramida. Skema ini anggota lama atau yang telah memiliki banyak anggota akan mendapatkan bagi hasil lebih banyak dari anggota yang baru bergabung.
Sedangkan terkait pengaduan masyarakat selama 2017 OJK Kediri telah menerima 87 pengaduan, jumlah ini naik dibandingkan pengaduan selama 2016 sebanyak 62 pengaduan.
OJK telah melakukan edukasi dan perlindungan konsumen di sekolah dan komunitas perkumpulan yang ada di Kediri dan sekitarnya.
OJK Kediri juga mengimbau masyarakat agar waspada terhadap penawaran virtual atau crypto currency yang saat ini sedang ramai, salah satunya seperti Bitcoin.
"Kami tegaskan virtual currency bukan merupakan alat tukar yang dapat digunakan di Indonesia dan bukan investasi keuangan yang memiliki regulasi," sambungnya.
Pada kesempatan itu Slamet juga menyampaikan OJK Kediri juga mendorong kegiatan perekonomian masyarakat. Untuk mewujudkan upaya ini pihaknya mendukung pengintegrasian Bank Pembangunan Daerah (BPD) di seluruh Indonesia.
Hal ini guna meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi, sehingga ke depan BPD lebih mampu bersaing dan meningkatkan perannya bagi masyarakat,” katanya.
Menurutnya ada beberapa aspek yang perlu diselesaikan dalam waktu dekat. Ragam faktor ini di antaranya meliputi peningkatan core banking system pada beberapa BPD. Kemudian termasuk penerapan switching yang melibatkan semua BPD, peningkatan dan penyetaraan kapasitas SDM, serta pengembangan produk dan layanan keuangan yang kompetitif,” ujarnya.
Dengan demikian, Slamet meyakini, upaya tersebut juga bisa memacu meningkatnya komposisi pembiayaan di sektor produktif kepada masyarakat. Hal itu karena selama ini, komposisi pinjaman di sektor konsumtif cenderung mendominasi 90 persen terhadap total kredit di perbankan.
“Sementara, 10 persen lainnya disumbang oleh kredit produktif. Nah, ini karena kalau melalui BPD biasanya berlaku sistem potong gaji, sehingga banyak debitur yang memanfaatkan pinjaman untuk hal konsumtif,” katanya.
Ke depan, kata dia, OJK juga meminta agar BPD dapat berperan banyak dalam menyalurkan kredit produktif. Khususnya di bidang infrastruktur dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
“Misalnya saja menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan termasuk KUR Klaster bersinergi dengan BUMDES maupun BUMADES yang sebentar lagi akan banyak berdiri,” katanya.
Lalu, lanjut dia, juga memperluas jangkauan layanan agen branchless banking atau Laku Pandai di berbagai daerah dan juga sebagai penyalur Bansos Non-Tunai.
