Media Gathering digelar PT. Gudang Garam Tbk. Kediri, mengajak perwakilan wartawan melakukan studi banding terkait sistem pengolahan air t...
 |
| Media Gathering digelar PT. Gudang Garam Tbk. Kediri, mengajak perwakilan wartawan melakukan studi banding terkait sistem pengolahan air tanah di Ibu Kota Bali. - Foto: duta.co |
Foto Kediri - Perusahaan rokok PT Gudang Garam Tbk Kediri bersama puluhan jurnalis se-Kediri Raya melakukan studi banding ke pulau dewata, Provinsi Bali.. Kegiatan ini dilakukan menyikapi terjadinya krisis air di sejumlah daerah.
Sebanyak 45 Jurnalis dari berbagai media baik media cetak, televisi, radio, dan online studi banding yang dikemas ‘media gathering’ . Dalam studi banding ada penyampaian materi tentang krisis air di Balai dan upaya pembuatan sumur resapan sebagai solusi oleh Yayasan IDEP Bali.
"Kita bersama rekan media mengawali tahun 2018 ini dengan studi banding ke Bali. Kita bisa sharing mendapatkan wawasan, dimana ada pihak yang menginisasi kepedulian terhadap lingkungan khususnya air. Memang, air menjadi sumber kehidupan paling utama," kata Kabid Humas PT Gudang Garam Tbk Kediri, Iwhan Tri Cahyono, Minggu 18 Februari 2018.
IDEP Production terbilang berhasil dan mumpuni dalam menjalankan programnya. Dari program yang sudah berjalan apik di Bali tersebut dapat diaplikasikan dan diterapkan di Kediri dalam mengatasi persoalan krisis air.
"Gambaran detail mengenai aplikatif program ini memang belum, tetapi sekiranya kita dapat menjaga sumber air tanah ataupun air bersih dengan baik. Dimana pun kita berada, air memang menjadi kebutuhan yang utama," tegas Iwhan.
Komang Arya, Koordinator Program Bali Water Protection dari Lembaga IDEP Production, mengatakan, bahwa program pembangunan sumur difokuskan di dua wilayah yakni, Denpasar dan Kabupaten Bandung, tepatnya di Kuta.
“Fokus dibangunnya sumur resapan didua kota ini ( Denpasar dan Kuta), lantaran krisis air sudah mulai terjadi.Dimana, air laut sudah mulai masuk daratan berkisar 1-2 kilometer, hingga air yang dikonsumsi penduduk terasa payau,” ucapnya.
Inilah yang menginisasi program Bali Water Protection dalam rangka mengembalikan cadangan air dalam tanah (ADT) sebanyak-banyaknya. Awalnya Poletiknik Bali melakukan kajian teknik dan hasilnya Bali terindikasi mengalami krisis air. Rilis juga datang dari Kemenetrian Lingkungan mengenai hasil penelitian bahwa, ada 13 titik di Bali yang mengalami krisis air.
“Khususnya di daerah industri pariwisata, salah satunya paling parah di Denpasar dan Badung. Karena semua pembangunan paling banyak di Bali Selatan ini," jelas Komang Arya.
Komang menguraikan, fungsi sumur resapan dengan kedalaman 40-60 meter menampung air hujan, fungsinya sebagai Bank air agar air laut tidak terserap kedaratan. Didalamnya, terdapat filter, seperti batu, koral dan ijuk sebagai penatralisir air.
“Sampai saat ini, sudah 16 titik sumur resapan yang dibangun , dengan asumsi bugdet Rp 100 juta, tiap titiknya yang sudah berdiri di Kota Denpasar dan Kuta, Kabupaten Badung,” pungkasnya.
Pengambilan air tanah di Bali, khususnya di Denpasar dan Bandung tak terkontrol. Mulai dari kegiatan industri maupun perhotelan. Di dua tempat ini kualitas air mengalami penurunan, karena saking banyaknya pengambilan air tanah dengan sistem bor industri maupun domestik. Akibatnya air laut masuk ke daratan sejauh 2 km ke daratan.
Pertumbuhan industri pariwisata yang berdampak pada pengambilan air tanah secara besar-besaran ini berbanding lurus dengan jumlah kunjungan wisatawan di Bali. Saat ini jumlah turis ke Bali totalnya lebih dari 10 juta orang per tahun dari luar dan dalam negeri. Sementara jumlah penduduk sekitar 4 juta orang. Sehingga permintaan air semakin tinggi.
Pada 2009, Kementerian ESDM melakukan kajian sumberdaya air di Bali. Hasilnya sangat mencengangkan, cadangan sumber air dalam di Bali akan turun drastis pada 15 tahun ke depan, atau pada 2025 mendatang. Saat ini, 60 persen sumber mata air di Bali telah mengalami kekeringan. Banyak sungai sudah tidak mengalir sepanjang tahun dan mengalami kekeringan pada musim kemarau.
Penduduk Bali berdasarkan angka sensus 2010 sejumlah 3.890.757 orang, dan berdasarkan angka proyeksi BPS 2014 berjumlah 4,1 juta. Dengan rata-rata kebutuhan air setiap orang sebesar 183 liter per hari (konsumsi, mandi, dsb), menjadikan kebutuhan air penduduk lebih 750 juta liter per hari.
Belum lagi untuk kebutuhan turis. Jumlah kamar saat ini sebanyak 77.496 kamar (kompilasi data PHRI Bali 2014). Jika rata-rata per kamar perlu 2000 liter saja, maka jika kamar itu terisi 50% saja diperlukan sedikitnya 160 juta liter per hari. Namun ada ratusan villa yang tak teregistasi, kondotel, dan lainnya. Biasanya jauh lebih banyak konsumsi air karena menyediakan kolam renang per unitnya.
Dari data 2015, jumlah penduduk yang baru bisa dilayani PDAM hanya 78 ribu unit dari 800 ribu orang penduduknya. Jika dibanding dengan unit rumah tangga maka cakupannya sekitar 45 %. Total produksinya 1200-an liter per detik, sementara kebutuhan 1400 an liter per detik. Defisit hampir 200 liter per detik. Ini menjawab kenapa air PDAM sering ngadat, karena defisit bahan baku.
Itu sebabnya, Yayasan IDEP dan Politeknik Bali berusaha mengembalikan cadangan air tanah sebanyak-banyaknya melalui program BWP. Dalam program ini dilakukan pengisian ulang air tanah dengan pembuatan sumur resapan untuk memanen air hujan.
Pada tahap awal dilakukan pembuat 136 sumur air hujan di 13 lokasi. Cara ini diyakini memberikan hasil yang cepat mengembalikan level air hingga 90 % dalam 5 tahun di area yang mengalami krisis air bersih dan terancam intrusi air laut. Hingga saat ini sudah dibangun 16 titik sumur resapan dengan biaya pengadaan sebesar Rp 35-100 juta per titik.
Komang Arya menyadari, program BWP ini masih perlu support dari pemerintah agar lebih optimal. Meskipun, selama ini pemerintah Kota Denpasar sudah menganggarkan dalam pembuatan sumur resapan sebesar Rp 100 juta per tahun, selama dua tahun tarakhir. Menurutnya, harus ada intervensi kebijakan yang lebih serius lagi.
"Kita butuh intervensi kebijakan, saya harapkan pemerintah mengagendakan lebih serius lagi dari perencaaan sampai teregulasi. Contohnya, semua perizinan pembangunan harus dibarengi dengan pembuatan sumur seperti ini. Sehingga setiap rumah memiliki sumur resapan dan meniadakan perilaku buruk menutup pekarangan secara total dengan beton, sehingga ari yang sebenarnya melimpah justru terbuang ke saluran, kemudian menuju ke sungai dan terakhir ke laut, tanpa meresap ke tanah," desaknya.
